KSP Minta Dugaan Kebocoran Data Penduduk Segera Ditelusuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani memberikan tanggapan atas dugaan terjadinya kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan di dunia maya.

Menurutnya, data pribadi penduduk harus dilindungi dan dijaga dengan baik oleh pihak terkait.

"Dugaan kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya. Para pihak harus bertanggungjawab jika kebocoran data penduduk terbukti," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (22/5/2021).

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Kata BSSN

"Harus diusut tuntas. Saat ini, Pemerintah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi dan telah masuk Prolegnas 2021," tegasnya.

Diketahui, sebanyak 279 juta penduduk di Indonesia diduga bocor dan dijual di situs surface web Raid Forum.

Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web).

Ratusan data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".

Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun menemukan dugaan kuat bahwa sampel data yang beredar merupakan data dari BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kemenkominfo Duga 279 Juta Data Penduduk yang Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Dedy menjelaskan dugaan tersebut diketahui melalui struktur dalam data tersebut.

Ia menyebut, ada kesamaan strukur seperti Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, hingga status Pembayaran terkait BPJS Kesehatan.

"Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka atau Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ucapnya.