Pimpinan KPK Klaim Perjuangkan Semua Pegawai Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan, pihaknya akan memperjuangkan semua pegawai terkait alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu ia sampaikan dalam merespons soal 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Jadi di hadapan KPK, setiap orang pegawai adalah aset pemberantasan korupsi, jadi kami prinsipnya akan memperjuangkan setiap dan seluruh pegawai KPK untuk menjadi ASN," kata Ghufron, dalam acara Satu Meja The Forum, pada Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Pimpinan KPK dalam Proses Tes Wawasan Kebangsaan

Menurut Ghufron, KPK akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait TWK.

Adapun Jokowi menyatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tak lolos.

Ia juga meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai yang tak lolos tes.

"KPK akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB yang memiliki kewenangan untuk memberikan formasi ASN dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan BKN yang mengadministrasikan ASN tersebut," ucap Ghufron.

Baca juga: Desakan terhadap Pimpinan KPK Cabut SK yang Membebastugaskan 75 Pegawai

"Bagaimana kemudian teknisnya? Kami akan kemudian berkoordinasi dengan lembaga terkait," ucap dia.

Publik menunggu tindak lanjut soal polemik TWK terhadap pegawai KPK setelah Presiden Joko Widodo bersikap.

Namun, hingga kini belum ada sikap dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara TWK.

Sementara itu, Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai yang tak memenuhi syarat menjadi ASN melalui TWK belum dicabut. Pimpinan KPK didesak untuk mencabut SK tersebut.

Baca juga: Menanti Keputusan Tepat dan Cepat Pimpinan KPK atas Polemik TWK