Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Pemudik Lebaran 2021 Lebih Banyak daripada Tahun Lalu

Kompas.com - 19/05/2021, 18:48 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, masyarakat yang mudik saat libur Lebaran 2021 lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu.

Menurut Ramadhan, peningkatan pemudik sudah diprediksi pemerintah karena itulah diberlakukan peniadaan mudik Lebaran pada tahun ini.

"Kalau tahun 2020 masyarakat masih banyak yang tidak melakukan mudik. Di mana tahun ini lebih banyak mudiknya, sehingga kita lakukan larangan mudik itu. Namun, pada pelaksanannya tahun ini masyarakat yang mudik itu lebih banyak dari tahun lalu," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Periode peniadaan mudik Lebaran itu berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Larangan Mudik Berakhir, Lebih dari 9.000 Penumpang KA Tinggalkan Jakarta Hari Ini

Kebijakan itu ditetapkan pemerintah lewat Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitiri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H.

Izin perjalanan hanya diberikan pada masyarakat yang akan melakukan pekerjaan atau dinas, kunjungan keluarga duka atau sakit, kepentingan kehamilan dan persalinan, serta keperluan nonmudik lainnya.

Syaratnya, masyarakat yang punya keperluan tersebut harus memiliki surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).

Namun, kata Ramadhan, banyak juga masyarakat yang melakukan perjalanan sebelum periode peniadaan mudik Lebaran berlaku.

"Peniadaan mudik ini dilaksanakan pada saat Operasi Ketupat. Namun, pelaksanaannya dalam Operasi Ketupat ini sebelum Operasi Ketupat banyak warga yang sudah mudik," tuturnya.

Baca juga: 1,5 Juta Warga Nekat Mudik, Pemerintah Siapkan Ribuan Ruang ICU dan Isolasi

Ramadhan menyatakan, selama Operasi Ketupat 2021, ada 149.353 penindakan keselamatan serta ketertiban lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, 1.291 kejadian kecelakaan lalu lintas, serta 654.623 penindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Kemudian, penindakan pelanggaran travel gelap sebanyak 835 unit. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebanyak 1.283.123 dengan jumlah kendaraan bermotor yang diputarbalikkan arah sebanyak 397.892 unit.

Rinciannya, kendaraan roda dua sebanyak 234.324 unit, kendaraan roda empat sebanyak 142.426 unit, kendaraan penumpang roda empat sebanyak 12.914 unit, dan kendaraan roda empat kendaraan barang 8.228 unit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com