Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Suplai Vaksin Gotong Royong untuk Karyawan Perusahaan Masih Terkendala

Kompas.com - 19/05/2021, 16:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa suplai vaksin untuk vaksinasi Covid-19 gotong royong masih terkendala.

Ia menyebut, jumlah vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini masih sangat kecil dibandingkan target yang ditentukan.

"Untuk vaksin gotong royong bagi perusahaan, bagi industri, bagi pabrik, ini memang masih memiliki masalah suplainya," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (19/5/2021).

"Target kita memang 30 juta dapat vaksin untuk vaksin gotong royong, tapi baru masuk ke negara kita Indonesia baru 420.000. Masih kecil sekali," tuturnya.

Terkait hal ini, Jokowi mengatakan bahwa vaksin Covid-19 menjadi barang rebutan. Banyak negara di dunia yang juga mencari vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi di negara mereka.

Namun demikian, Jokowi mengaku bakal terus mengupayakan pengadaan vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

Baca juga: Arsjad Rasjid Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Vaksinasi Gotong Royong

"Memang ini jadi rebutan, tapi saya nanti akan, di samping saya Pak Menteri Kesehatan, dan kita berikan prioritas untuk Batam, utamanya untuk industri," ujarnya.

Presiden berharap vaksinasi gotong royong yang ditujukan bagi karyawan perusahaan mampu mempercepat program vaksinasi nasional.

Semakin banyak yang divaksin, maka kekebalan komunal atau herd immunity semakin cepat terbentuk.

"Immunity, kekebalan komunal, segera bisa tercapai dan kita semuanya bisa kembali pada keadaan normal kembali," katanya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekalipun sudah divaksinasi.

"Ke mana pun, dalam kegiatan apa pun, dalam aktivitas apa pun pakai masker itu sudah memproteksi, melindungi 95 persen, ini penelitian WHO (Badan Kesehatan Dunia)," kata Kepala Negara.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 pemerintah telah dimulai pada 13 Januari 2021. Sementara, vaksinasi gotong royong pertama kali digelar pada Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Terlalu Mahal, Jadi Alasan Banyak Perusahaan di Kota Tangerang Batal Beli Vaksin Gotong Royong

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi gotong royong diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum/badan usaha

Dengan demikian, vaksin untuk karyawan di perusahaan swasta diberikan secara gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com