Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Kompas.com - 18/05/2021, 18:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) harus memaksimalkan testing atau pemeriksaan Covid-19 di daerah masing-masing.

Presiden menekankan bahwa semakin banyak testing akan semakin baik bagi penanganan pandemi.

"Ini penting sekali, yang berkaitan terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini harus sama-sama urusan yang berkaitan dengan testing, semakin banyak semakin baik," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Sejumlah Destinasi Wisata Sempat Ramai, Gubernur Banten Akan Lakukan Tracking dan Tracing

Menurut Jokowi, badan kesehatan dunia atau WHO sudah menyampaikan bahwa testing menjadi salah satu indikator penting pengendalian pandemi Covid-19.

Testing juga merupakan salah satu poin respons pemangku kepentingan dalam menangani pandemi.

Selain testing, Jokowi juga menekankan pentingnya pelacakan atau tracing kontak erat dari kasus positif Covid-19.

"Jadi kalau ada 1 orang yang positif, itu harus dilacak betul dia kontak dengan orang lain lebih dari 15 menit dan jarak minimalnya kurang lebih 1 meter, berapa orang itu yang harus segera dicek betul, disolasi, dikarantina," tegas kepala negara.

Dia pun mengakui bahwa saat ini proses tracing menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Ini kelemahan kita ada di sini di nomor dua ini, di tracing. Baru ke perawatan, di treatment. Saya kira saudara-saudara tahu mengenai ini," tambahnya.

Baca juga: Kemampuan Tracing Covid-19 di Jabar Masih Jauh dari Standar WHO

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pelaksanaan testing atau pemeriksaan Covid-19 dilakukan sebanyak-banyaknya.

Menurut Budi, tidak perlu takut dengan hasil testing yang menunjukkan kasus positif Covid-19. Sebab kondisi tersebut justru dapat mendeteksi pergerakan mutasi varian baru virus corona.

"Tacing 15 kontak erat dalam waktu 72 jam dan testing kalau bisa dilalukan sebanyak-banyaknya. Tidak usah takut kelihatan banyak (kasusnya) sebab itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi pergerakan mutasi baru," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Budi melanjutkan, badan kesehatan dunia (WHO) telah memberikan pedoman bahwa untuk setiap unit terkecil harus minimal 1 per 1000 orang ditesting per minggu.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Jika jumlah seluruh penduduk Indonesia sekitar 270.000, maka dalam sehari setidaknya ada 40.000 orang diperiksa. Dalam sepekan, idealnya ada 280.000 orang yang diperiksa.

"Itu yang berlaku di seluruh unit-unit terkecil baik kabupaten, kota dan provinsi. Sekali lagi dipastikan tracing harus jalan," tegas Budi.

Dia menekankan, yang diperiksa sebenarnya adalah orang-orang yang merupakan kontak erat dari orang yang positif Covid-19.

Atau dengan kata lain menggunakan pendekatan testing epidemiologi. Sehingga, jika ada individu yang diduga terpapar Covid-19 harus dipastikan.

"Ini kami tekankan, sebab suka tidak suka mutasi varian baru itu sudah masuk Indonesia," tegas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com