Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Kompas.com - 18/05/2021, 14:51 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Firli Bahuri mundur dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sejak awal menjabat, Firli terlalu banyak menciptakan kontroversi di tubuh Komisi Antirasuah itu.

"Pak Firli mundur saja. Sudah 1 tahun menjabat kontroversi terus mulai dari masalah helikopter, Harun Masiku yang hilang sampai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini," jelas Boyamin pada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Ia menjelaskan, jika terus dipimpin oleh sosok yang kontroversial, KPK dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Ini jadi kontraproduktif nanti. Sampai Presiden Jokowi turun tangan kan itu sudah merepotkan Presiden," tutur Boyamin.

Baca juga: Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Lebih lanjut Boyamin juga mengapresiasi pernyataan Prrsiden Joko Widodo terkait polemik TWK di KPK.

Ia menilai, sebagai Kepala Negara, Jokowi ikut bertanggung jawab pada kelangsungan lembaga antirasuah itu.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Presiden yang sudah bersedia untuk turun tangan mengatasi polemik tentang TWK di KPK," kata dia.

"Dan ini diperlukan, bukan intervensi, ini bentuk tanggung jawabnya sebagai Presiden untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan termasuk di KPK," imbuhnya.

Boyamin berharap 75 pegawai KPK tidak dibebastugaskan karena justru akan membuat kerja lembaga antirasuah itu tidak berjalan maksimal.

"Kalau mereka dikeluarkan KPK pasti akan timpang, tidak akan maksimal, dan cari penggantinya pasti akan sulit. Sabab 75 orang ini terbukti berintegritas dan tidak punya catatan buruk dalam bekerja," pungkas dia.

Sebagai informasi dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden Senin (17/5/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pandangannya tentang kisruh yang malanda KPK beberapa pekan belakangan.

Baca juga: Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai yang tak lolos.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada kekurangan dalam tes itu, KPK dapat melakukan pendidikan pada level kelembagaan.

Jokowi juga meminta persoalan alih fungsi status kepegawaian KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diselesaikan.

Ia meminta Ketua KPK, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com