Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tepat.

Pangi menjelaskan, selama ini pendapat Jokowi itu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat untuk mengatasi kekisruhan di KPK.

"Apa yang disampaikan Presiden ini yang sebenarnya ditunggu publik. Statemen Presiden saya pikir sudah tepat," sebut Pangi pada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Pangi menjelaskan, pernyataan Jokowi yang meminta TWK tidak menjadi standar pemberhentian pegawai merupakan sikap yang pas untuk menyelesaikan polemik di KPK.

Baca juga: Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Sebab hal itu yang selama ini menjadi kritik berbagai organisasi masyarakat dan mantan pimpinan KPK.

"Jelas pesan Presiden jangan sampai pemberhentian hanya berdasarkan TWK, tidak bisa hanya alasan itu saja yang digunakan untuk pemberhentian pegawai. Mesti ada pertimbangan lain," tutur dia.

Dengan pernyataannya atas KPK, Pangi menilai, Jokowi dapat kembali dipercaya sebagai pemimpin negara yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Presiden telah mengambil sikap yang tepat, sehingga trust pemerintah Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi clear," katanya.

Pangi melanjutkan, jika Jokowi pasif dan memilih tidak berkomentar atas kisruh di tubuh KPK, maka hal itu akan memperkuat stigma bahwa pemerintahan Jokowi memperlemah KPK.

"Kalau Presiden diam maka stigma bahwa seolah-olah Presiden tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi dan memperlemah KPK kian menjadi fakta," imbuh Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting ini juga melihat bahwa pernyataan Jokowi akan membawa dampak pada pimpinan KPK dalam mengambil kebijakan terutama terkait dengan TWK.

Baca juga: Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

"Sikap Presiden dibutuhkan agar KPK bisa lebih bijak terkait dengan dasar pemberhentian 75 pegawainya yang tak lolos TWK," pungkasnya.

Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan resminya yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Jokowi meminta agar hasil TWK tidak digunakan sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK yang masuk dalam kategori Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Ia menyebut hasil TWK masih dapat dibenahi dengan melakukan pendidikan di tingkat lembaga.