Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan"

Kompas.com - 17/05/2021, 09:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Terlebih, masyarakat tetap melakukan aktivitas yang berisiko menimbulkan lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran.

"Bila kita amati di berita, sebagian masyarakat kita tetap nekat mudik meski sudah dilarang dan dilakukan penyekatan. Bahkan masih banyak juga yang memaksa untuk liburan dan pergi ke tempat keramaian. Ini harus diwaspadai," kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Baca juga: Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin korban jiwa akibat wabah Covid-19 terus bertambah.

Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya protokol kesehatan diterapkan oleh semua pihak.

"Covid-19 ini tidak pandang bulu. Siapa saja bisa kena. Saya sangat concern karena saya pernah merasakan bagaimana rasanya terjangkit Covid-19," kata dia.

"Jangan sampai apa yang saya alami juga dialami masyarakat. Jadi tolong tetap jaga kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan," tambah Dasco.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Ia menambahkan, kerja sama semua unsur diperlukan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dasco menekankan, baik pemerintah  yang mengeluarkan kebijakan maupun masyarakat harus memiliki kesadaran itu.

"Tidak mudik dan tidak liburan di momen hari raya memang sulit bila tidak dimanfaatkan. Tapi kita harus sadar dengan kondisi saat ini, jangan sampai ego kita membawa dampak tidak baik buat orang-orang terdekat kita," kata Dasco.

Baca juga: Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah warga yang nekat melakukan mudik Lebaran mencapai 1,5 juta orang.

"Data dari Kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik," kata Airlangga dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube BNPB, Sabtu (15/5/2021).

Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran, kata Airlangga, pemerintah akan kembali menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Pemerintah juga melakukan monitoring dan menyediakan tempat isolasi bagi masyarakat yang positif Covid-19.

Baca juga: Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Airlangga mengklaim saat ini kasus Covid-19 Indonesia mengalami perbaikan yakni terakhir berada pada angka 2.633 kasus.

Namun, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Jumat (14/5/2021) spesimen yang diperiksa pemerintah hanya 18.540 spesimen dari 15.945 orang.

"Kasus aktif 5,4 persen kesembuhan 91,8 (persen) dan meninggal 2,8 (persen)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com