Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Kompas.com - 14/05/2021, 12:19 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta meminta pasukan keamanan di Papua tidak hanya fokus pada operasi bersenjata saja.

Namun, mereka juga harus dapat merebut hati masyarakat dalam penyelesaian konflik keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Operasi pasukan keamanan bukan hanya semata dengan operasi serangan bersenjata, tetapi juga pendekatan-pendekatan untuk merebut hati masyarakat," kata Riyanta pada Kompas.com, Jumat (14/5/2021).

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) ini, pendekatan tersebut penting dilakukan karena kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan.

Baca juga: Ada Kopassus dalam Baku Tembak yang Tewaskan 2 KKB di Papua

Tapi, dalam pandangan Riyanta, konflik bisa selesai ketika negara mau menggunakan pendekatan humanis dengan cara yang lebih lunak.

"Kekerasan tidak akan selesai dengan kekerasan. Sebaiknya negara terhadap masyarakat tetap menggunakan cara-cara dialog, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan lunak lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan budaya," jelas dia.

Selain itu Riyanta juga meminta petugas keamanan gabungan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Karena KKB Papua sering menggunakan masyarakat sebagai tameng dan korban.

"Memang penanganan di Papua harus hati-hati karena KKB ini kelompok yang seringkali menggunakan masyarakat sabagai tameng dan korban," imbuhnya.

Adapun diberitakan sebelumnya konflik bersenjata kembali pecah antara aparat keamanan gabungan dari TNI dengan KKB Papua.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Ledakan Petasan di Kebumen | TNI Baku Tembak dengan KKB

Terakhir kontak senjata terjadi di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Rabu (13/5/2021).

Adapun 2 anggota KKB disebut tewas dalam kontak senjata yang terjadi itu.

Sebagai informasi pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris pada 29 April 2021 lalu.

Mahfud menyebut pelabelan KKB sebagai teroris telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com