Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Luncurkan "e-Performance", Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Kompas.com - 10/05/2021, 15:30 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) akan segera menerapkan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan aplikasi e-Performance dalam rangka melakukan perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang masing-masing.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, aplikasi e-Performance dapat membantu mengukur produktivitas kinerja ASN dan institusi terkait di Kemensos.

“Dengan e-Perfomance masing-masing mengerjakan apa, output seperti apa, sehingga jangan sampai terima gaji utuh tetapi tidak menampilkan kinerja yang baik dalam bekerja,” ungkap Mensos Risma saat meluncurkan aplikasi e-Performance di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Mensos Risma menjelaskan, dalam aplikasi e-Performance terdapat banyak indikator yang terkoneksi secara otomatis, antara lain jam berapa masuk kantor, jam berapa pulang kantor, output kinerja, dan lainnya.

“Jika performance kurang baik seperti selalu datang terlambat, pulang lebih cepat, itu akan dihitung dan ditotal, serta selanjutnya diproses ke bagian kepegawaian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin.

Selain itu, kata Risma, terdapat reward dan punishment bagi ASN dalam melakukan tugas.

Jadi setiap pekerjaan yang diterima oleh ASN ada bobotnya sehingga secara otomatis berpengaruh kepada jenjang dan karier.

Menurutnya, ASN harus mempertanggungjawabkan kinerjanya, karena ASN digaji oleh rakyat melalui pajak.

Ia mengatakan, pada tahap awal akan dilaksanakan evaluasi setelah satu bulan aplikasi e-Performance diterapkan.

Risma menjelaskan aplikasi tersebut tidak dibuat dari nol, karena sejak 2011, aplikasi serupa sudah diterapkan di Kota Surabaya.

Untuk diketahui, pembuaan aplikasi e-Performanc melibatkan Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Untuk poin-poin sudah didiskusikan dengan Kemen PAN RB dan dengan Komkominfo terkait teknologi dan software dibuat sendiri,” ucap Mensos Risma.

Pada kesempatan tersebut, ia pun mencontohkan Korea Selatan yang sudah berhasil membangun sumber daya manusia (SDM) yang baik. Hal ini dimulai dari meningkatkan performance individu.

“Dimulai dari individu yang berpengaruh terhadap sekitarnya, dan terus lingkungan lainnya, sehingga nanti bisa mengeluarkan output dan menjadi gerakan yang goal-nya di level menjadi budaya bangsa,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com