OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dikabarkan dipimpin oleh pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"OTT Bupati Nganjuk dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK (yang tak lolos TWK). Konyolnya orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena tak lolos TWK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Kurnia mengatakan, OTT itu adalah bukti bahwa pegawai KPK tersebut memiliki kecintaan pada negeri.

"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap Tanah Air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu," ujar dia.

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Kurnia menegaskan, kerja para penyidik dan penyelidik KPK dalam mengungkapkan kasus tak mudah.

Dia menambahkan, tak jarang muncul risiko membahayakan nyawa harus dihadapi dalam upaya pengungkapan kasus.

"Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadangkala mengancam nyawa sendiri," kata dia.

Dengan capaian ini, Kurnia menyebut bahwa jika para pegawai tak lolos TWK itu tetap diberhentikan, maka kondisi KPK sangat mengkhawatirkan.

"Maka dari itu kondisi KPK kian mengkhawatirkan. Tatkala ada pegawai yang bekerja maksimal, malah disingkirkan oleh pimpinannya dengan segala cara, salah satunya TWK," kata dia.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Sebelumnya, sumber Kompas.com menyebutkan bahwa OTT KPK itu dipimpin oleh pegawai KPK yang merupakan Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.

Harun, menurut sumber tersebut, diketahui tidak lolos TWK KPK. Namanya termasuk di antara 75 pegawai yang terancam diberhentikan setelah tak lolos proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara.

Selain Harun, OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk juga beranggotakan dua anggota tim yang tidak lolos TWK.

Berbagai informasi yang diterima Kompas.com memang menyebutkan bahwa sebagian besar pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat merupakan pegawai yang berintegritas.

Baca juga: ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Ada dari mereka berstatus penyidik dan penyelidik yang pernah atau saat ini sedang menangani kasus besar yang ditangani KPK.

Sehingga, ada dugaan bahwa TWK merupakan upaya sistematis untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.