Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Kompas.com - 06/05/2021, 07:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya akan membantu mengamankan jalannya pembangunan 5.000 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Papua dan Natuna yang diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hal itu disampaikan Panglima saat menerima kunjungan Menkominfo, Johnny G Plate di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/5/2021).

"Pembangunan infrastruktur digital oleh Kementerian Kominfo merupakan program strategis yang harus didukung untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pemerataan akses internet, maka dapat mendukung sistem pertahanan negara dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok TNI," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis Puspen Mabes TNI, Rabu (5/5/2021).

Panglima TNI mengatakan bahwa TNI akan membantu pengamanan selama dan sesudah pembangunan BTS didaerah terpencil di seluruh wilayah NKRI.

Baca juga: Panglima TNI dan KSAU Hadiri Wisuda Perdana SMA Pradita Dirgantara

Pengamanan tersebut menjadi penting dilakukan untuk mempercepat proses peningkatan fasilitas dan kemampuan di bidang teknologi informasi diberbagi sektor.

Kominfo akan membangun BTS tersebut di area yang tidak dimasuki operator seluler khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Hari ini secara khusus saya bertemu dengan Panglima TNI untuk menerjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden RI Joko Widodo di sektor Kominfo,” kata Johnny.

Ia menambahkan, Kemenkominfo menggandeng TNI untuk membantu pengamanan pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memadai di seluruh wilayah Tanah Air, khususnya di Papua.

Baca juga: TNI AL Minta Peristiwa Tenggelamnya KRI Nanggala-402 Tak Dipolitisasi

"Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama proses pembangunan BTS di wilayah Papua, mulai dari pengiriman logistik dan bahan yang akan digunakan dalam membangun BTS," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com