JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membuka pendaftar calon peserta komponen cadangan (Komcad) matra darat pada Juni 2021.
Pendaftaran komcad telah melalui pembahasan dan keputusan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Selasa (4/5/2021).
Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pejabat Kemendagri, pejabat Kementerian BUMN, Kabainstrahan Kemhan, pejabat Eselon II di lingkungan Kemenhan, pejabat Eselon II TNI AD, pejabat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD, serta Komandan Rindam terkait.
Baca juga: Kemenhan: Pembentukan Komcad Sejalan dengan Modernisasi Alutsista TNI
Berdasarkan rapat koordinasi itu memutuskan pelaksanaan seleksi penerimaan sendiri akan dimulai pada minggu pertama, kedua, dan ketiga pada Juni 2021.
Setelah peserta dinyatakan lolos, mereka nantinya mulai menjalani pendidikan dasar kemiliteran pada pekan keempat di bulan yang sama selama tiga bulan ke depan, tepatnya September 2021.
"Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa dengan alokasi sebanyak 2.500 orang," demikian keterangan tertulis Biro Humas Kemenhan, Rabu (5/5/2021).
Rencananya, lokasi pendidikan dilaksanakan di sejumlah wilayah.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif
Antara lain Rindam Jaya/Jayakarta, Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, dan Rindam V/Brawijaya.
Penerimaan tahap pertama sendiri diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa, PNS, pegawai BUMN, BUMS, serta pembina muda Pramuka.
"Perekrutan komponen cadangan dilakukan atas dasar sukarela," tulis keterangan tertulis tersebut.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengingatkan pemerintah agar rekrutmen komcad dan komponen pendukung (komduk) yang diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 dilaksanakan secara transparan dan inklusif.
Baca juga: Kemenhan: Rencana Rekrutmen Komcad Baru Tersedia di TNI Angkatan Darat
Christina mengatakan, transparasi harus dimulai sejak sosialisasi dan pendaftaran.
"Kami memberi penegasan transparansi harus dijalankan dimulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi segenap anak bangsa," kata Christina saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.