Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care: 20 Persen Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Sejak Pandemi

Kompas.com - 05/05/2021, 19:10 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan perlakuan buruk di masa pandemi Covid-19.

Anis mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak PMI yang tidak digaji, mendapatkan beban pekerjaan tambahan, hingga tidak mendapatkan waktu libur.

“Jadi berbagai survei memerlihatkan jam kerja PRT (pekerja rumah tangga) itu makin panjang. Tentu tidak ada hari libur, tidak ada insentif pengganti libur, pekerjaan makin banyak, makin rentan mengalami kekerasan berbasis gender, tingkat depresi makin tinggi,” kata Anis di diskusi virtual “Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia”, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia pada April dan Mei

Berdasarkan survei yang dilakukan Migrant Care bersama Universitas Brawijaya, 20 persen responden PMI tidak mendapatkan gaji dan tidak bisa memberikan uang ke keluarga sejak masa pandemi Covid-19.

Survei tersebut dilakukan terhadap 2.500 PMI yang tersebar di 7 negara. Survei tersebut dilakukan sejak bulan November 2020 sampai Februari 2021.

“20 persen pekerja migran kita tidak digaji dan tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga sejak masa pandemic,” ucap Anis.

Selanjutnya, Anis mengatakan, 16,67 persen responden PMI mengalami kekerasan. Kemudian, ada sekitar 8,33 persen responden yang tidak memiliki waku libur.

Lebih lanjut, 8,33 persen responden juga mengatakan sudah kehilangan dan 4,17 responden tidak memiliki tempat tidur sehingga rentan mengalami kekerasan seksual.

“Dan 4 persen di antara pekerja migran kita terutama yang bekerja di sektor domestik itu tidak ada tempat tidur begitu sehingga mereka makin rentan mengalami kekerasan seksual,” ujar dia.

Baca juga: Puluhan Pekerja Migran Masuk Nganjuk, 9 Boleh Pulang, Lainnya Masih Dikarantina

Selain itu, hasil survei menyatakan bahwa berkurangnya pendapatan PMI berdampak langsung dengan situasi perekonomian keluarga para PMI di Tanah Air.

Ia mengatakan, keluarga para responden banyak yang mulai terjerat hutang hingga terpaksa menjual aset yang dimiliki.

“Jadi situasinya saya kira makin ke sini akan makin meningkat mereka yang terpaksa meminjam dan menjual aset karena situasi itu,” kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com