Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil TWK Dinilai Tak Bisa Dijadikan Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Kompas.com - 05/05/2021, 17:21 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Save KPK menyebut hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa digunakan sebagai dasar pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut anggota Koalisi Save KPK sekaligus peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura, semestinya para pimpinan KPK memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada angka 3.22 halaman 340 yang menyebut bahwa mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

Charles menjelaskan, dalam putusan itu MK menegaskan bahwa adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun di luar desain yang sudah ditentukan.

Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan di KPK, Amnesty Nilai Ada Potensi Langgar HAM

Sebab, pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK. Dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pun tidak perlu diragukan.

Charles menyebut aturan tersebut diatur dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Artinya kita harus mengingat kembali bahwa secara faktual teman-teman di KPK bukan pegawai swasta karena mereka selama ini digaji oleh negara," tutur Charles dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5/2021).

Charles juga mengatakan bahwa proses alih status kepegawaian di KPK bukan merupakan proses seleksi baru.

"Mereka sebetulnya sudah bekerja untuk negara, alih status bukan proses seleksi baru yang mana kemudian ada pernyataan lulus atau tidak," kata dia.

Baca juga: TWK Dinilai Mirip Screening PNS Era Orba, Amnesty: Kenapa Hanya KPK?

Sementara itu dalam pandangan Charles sebuah tes asesmen tidak bisa digunakan juga untuk melakukan pemecatan.

Sebab, asesmen hanya dilakukan untuk melakukan penilaian guna mempertimbangkan penempatan tugas seorang pegawai.

"Kalau dikatakan asesmen itu bagaimana menilai atau memberikan informasi untuk penempatan dan lain sebagainya. Dugaan narasi kalau seandainya kawan-kawan (pegawai KPK) itu dianggap wawasan kebangsaannya rendah, apa yang menjadi dasar secara hukum yang harus kita terima mereka harus disingkirkan dari KPK," ujar dia.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Tegaskan Kemenpan RB dan BKN Tak Terlibat Bikin Soal TWK Pegawai KPK

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com