Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Meningkat, PAN: Kerja Keras Pemerintah Tangani Pandemi

Kompas.com - 05/05/2021, 07:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpandangan, meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terjadi karena masyarakat menilai pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (3/5/2021) menunjukkan tren kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf meningkat.

"Adanya tren kenaikan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf menandakan bahwa pertama, publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memberantas pandemi Covid-19," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras memberantas pandemi dengan cara membuat program kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Faktor berikutnya yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah adalah kesadaran kolektif masyarakat bahwa persoalan pandemi menjadi penyakit global yang hingga kini masih mengancam.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

"Meski di Indonesia masih berjangkit Covid-19, publik memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan Covid-19 adalah penyakit global yang sampai hari ini masih menjadi mesin pembunuh yang mengancam jiwa manusia," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini dikeluarkan untuk mengatasi pandemi.

Masyarakat, lanjutnya, juga sadar bahwa berbagai kebijakan yang relatif ketat dilakukan demi menegakkan protokol kesehatan.

Ia menyoroti berbagai kebijakan di masa pandemi seperti larangan mudik Lebaran 2021, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak.

Menurut Yoga, kebijakan itu justru bukan dimaknai publik sebagai sikap membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

"Namun, sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jadi bukan dalam konteks memasung demokrasi, tetapi untuk tindakan preventif melalui protokol kesehatan," nilai dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 24 Persen Pilih Jokowi, 16,4 Persen Prabowo

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, berdasarkan survei tersebut, publik menarik ekspektasi yang besar terhadap pemerintah agar tetap dapat menjalankan berbagai agenda di tengah pandemi.

"Yang kita lihat, di tengah pandemi ini, ada harapan yang besar, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah," tutur dia.

Survei Litbang Kompas merinci tingkat kepuasan publik dalam empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Adapun survei ini dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com