Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Minta Keterangan Pemprov Jateng Terkait Kekerasan di Desa Wadas

Kompas.com - 28/04/2021, 14:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKomnas HAM akan meminta keterangan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas terjadinya kekerasan setelah terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat (23/4/2021).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya juga akan melakukan diskusi dengan pemerintah setampat guna mencari solusi atas kejadian tersebut.

"Hari Jumat mendatang akan ada permintaan keterangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendetilkan seperti apa kasusnya dan juga mendiskusikan langkah-langkah penyelesaiannya," ucap Beka dalam acara virtual, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Video Viral Bentrok Penolakan Proyek Tambang Wadas, Begini Kejadiannya

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa sempat ada sejumlah warga yang diamankan aparat, namun sudah dibebaskan.

Ia juga menyampaikan kasus bentrokan di Desa Wadas juga sudah ditangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo.

Taufan berharap mediasi yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah dapat segera menemukan solusi.

"Mudah-mudahan ini dengan mediasi yang kita lakukan dengan Pemerintah Daerah, Pak Gubernur turun langsung dengan timnya itu bisa selesai dan mendapatkan kesepemahaman di antara warga masyarakat dengan pelaksanaan proyek tersebut," ucapnya.

Baca juga: Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan

Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara warga dengan aparat kemanaan terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (23/4/2021).

Insiden dipicu karena warga tidak sepakat dengan pematokan lahan terkait rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Warga menolak dengan melakukan aksi menghadang petugas dan memblokade jalan masuk desa dengan cara merobohkan pohon.

Saat petugas hendak menerobos masuk dan membubarkan kerumunan warga, kericuhan pun tak terbendung.

Sebanyak 11 orang sempat diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan pascabentrokan, namun sudah dipulangkan.

Baca juga: Komnas HAM Tekankan Perlunya Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Konflik Papua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com