JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintah Kota Semarang, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menandatangani perjanjian atau memorandum of understanding (MoU) Festival HAM 2021.
Nantinya, Kota Semarang akan menjadi tuan rumah Festival HAM 2021.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.
"KSP berikan apresiasi kepada semua pihak, karena Festival HAM 2021 bisa segera kita tanda tangani di tengah kondisi Covid-19 yang kita paham bahwa belum sepenuhnya bisa diselesaikan secara tuntas," kata Moeldoko dalam konferensi pers, Rabu (28/4/2021).
Baca juga: Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi
Moeldoko mengatakan, kehadiran Festival HAM 2021 menunjukkan sinergitas kuat antara pemerintah dan seluruh elemen di masyarakat.
Ia mengatakan, HAM merupakan persoalan yang tidak bisa hanya diatasi pemerintah atau lembaga tertentu saja.
"Persoalan HAM tidak cukup bisa diatasi oleh satu sisi, satu lembaga, apalagi hanya oleh pemerintah. Persoalan HAM adalah persoalan kita semua, maka kita semua harus turun bersama sama, bukan untuk saling menyalahkan, tapi saling berikan kontribusi," ujarnya.
Menurut Moeldoko, implementasi HAM saat ini sudah cukup baik. Ia mengatakan, orang di luar negeri menghormati penerapan HAM di Indonesia.
Baca juga: Moeldoko: Kegiatan KKB Bisa Dikategorikan Terorisme
Ia berharap melalui Fesival HAM 2021 semakin banyak orang memahami esensi dari HAM.
"Melalui Festival HAM ini kita mencoba memahami HAM itu jangan seperti orang ketakutan. Begitu dengar HAM takut, bukan itu," ucapnya.
Tema yang akan diusung dalam Festival HAM tahun ini adalah “Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi dan Resiliensi”.
Oleh karena itu, Moeldoko berharap festival tersebut dapat semakin membangun nilai toleransi dalam keberagaman di masyarakat.
"Harus bisa membangun kebinekaan baru kepada publik, kepada masayarakat bahwa kita itu memang kondisinya seperti ini," kata dia.
"Enggak bisa lagi diseragamkan, wong ini udah takdir Tuhan seperti ini kok mau diseragamkan, bagaimana ceritanya," ucap Moeldoko.
Baca juga: Bahas Keamanan di Papua, Moeldoko: Operasi di Sana Perlu Dievaluasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.