Sebut Bansos Sembako Lebih Rentan Korupsi, ICW Tekankan Transparansi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai bantuan sosial (bansos) berupa sembako lebih berpotensi menimbulkan korupsi ketimbang bansos berupa uang tunai. 

“Memang dalam konteks potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, bansos sembako itu lebih rentan, karena disitu ada pengadaan sembako itu sendiri,” kata Almas dalam diskusi “Menyoal Regulasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi", Senin (26/4/2021).

“Sedangkan kalau di Bansos tunai ya tidak ada tidak ada potensi korupsi pengadaan barang dan jasanya,” sambungnya.

Baca juga: Kemensos Ganti Bansos Sembako dengan Bansos Tunai untuk Wilayah Jabodetabek

Menurut Almas, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengubah skema bansos menjadi tunai, bagi warga Jabodetabek.

Perubahan ini dilakukan sejak terungkapnya dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Namun, kata Almas, masih ada sejumlah daerah yang mendistribusikan bansos berupa sembako.

“Tapi yang perlu kita ingat adalah meski di Kementerian Sosial tidak ada bansos sembako, di daerah-daerah masih banyak sekarang,” ujarnya.

Almas kemudian mendorong pemerintah melakukan pembenahan guna mengantisipasi adanya potensi korupsi dalam aspek pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait identifikasi kebutuhan bansos yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Paling tidak kalau bansosnya berupa makanan, yang diberikan adalah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang kualitasnya adalah makanan yang berkualitas baik,” ucapnya.

Kedua, pemerintah diminta memerhatikan pemilihan penyedia layanan barang dan jasa dari bansos sembako.

Rekam jejak dari perusahaan dalam penyediaan barang layanan tersebut harus benar-benar dipastikan sudah baik dan memenuhi standar.

Ketiga, Almas mengatakan, pengawasan dalam internal pemerintah dalam proses pengadaan bansos sembako harus benar-benar dilakukan mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

Ia juga berharap adanya transparansi dalam proses pengadaan bansos sembako sehingga publik dapat mengetahui setiap rinci informasinya.

“Ini saya rasa sangat penting agar kemudian masyarakat juga bisa turut serta atau berkontribusi ikut aktif dalam melakukan pengawasan itu sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Bansos Sembako Hanya Untungkan Pengusaha

Selain itu, Almas juga mengatakan perlu ada informasi dan sosialisasi terkait rincian jumlah bansos yang bakal diterima masyarakat.

Sebab, berdasarkan temuan ICW, Almas menyebut banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa mendapatkan bansos yang berbeda dengan tentangganya.

“Ini juga penting untuk diinformasikan secara jelas, secara rinci kepada masyarakat agar masyarakat kemudian bisa mengecek, apakah dari Bansos, khususnya Bansos barang yang diterimanya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya mereka terima atau tidak,” tuturnya.