Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembelajaran Tatap Muka, Epidemiolog Sarankan Dilakukan di Tempat Terbuka

Kompas.com - 24/04/2021, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan anak-anak tetap berisiko tertular virus Covid-19. Sebab, penyebaran virus Covid-19 dapat ditularkan melalui udara.

“Sekarang kita yakin bahwa SARS-CoV-2 ini adalah airbone disaese. Jadi apapun yang terjadi kalau kita memasukan anak ke dalam sekolah itu tetap berisiko,” kata Pandu dalam acara “School Re-Opening: Evidence Based and Socio-Cultural Consideration” pada Sabtu (24/4/2021).

Pandu meminta setiap pihak untuk mengubah pola pikir pendidikan di masa pandemi ini. Ia tidak ingin masyarakat masih terpaku dengan konsep kurikulum untuk belajar di sekolah.

Karenanya, Pandu menyarankan apabila pemerintah ingin siswa tetap mendapatkan interaksi sosial dalam proses belajar mengajar, maka ia menyarankan agar interaksi dilakukan di tempat terbuka.

Menurut Pandu, belajar di tempat terbuka dapat menjadi salah satu opsi untuk pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Jelang PTM Terbatas, Nur Rizal: SKB Empat Menteri Belum Sentuh Substansi Pembelajaran

“Nah ini menurut saya kalau kita mau update ulang kalau mau ada proses interaksi. Lebih baik interaksinya di luar, tidak perlu di dalam kelas,” ucapnya.

Selain itu, Pandu berpendapat, proses pelaksanaan sekolah juga tidak harus dilakukan secara sama di setiap daerah. Ia mendorong adanya proses belajar mengajar yang inovatif.

Kendati demikian, ia juga menekankan kompetensi keterampilan dan pengetahuan minimal adalah hal yang harus menjadi seragam di semua sekolah.

“Tapi yang seragam, yang standar adalah kompetensi pengetahuan, keterampilan yang minimal dimiliki seorang anak didik,” ucapnya.

Diketahui, saat ini pemerintah telah mengizinkan sekolah untuk membuka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sejumlah sekolah di berbagai daerah juga diketahui sudah mulai menerapkan kebijakan PTM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com