Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, laju deforestisasi atau kegiatan penebangan hutan di Indonesia saat ini mengalami penurunan paling signifikan.

Kondisi ini menurutnya dihitung selama 20 tahun terakhir.

"Melalui kebijakan dan pemberdayaan dan penegakan hukum, laju deforestisasi indonesia saat ini turun (hingga mencapai) terendah dalam 20 tahun terakhir," ujar Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (22/4/2021).

Jokowi juga menyebutkan bahwa penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut saat ini mencapai 66 juta hektare.

Baca juga: Hari Bumi: Ketahui 10 Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

Total luasan ini menurutnya lebih besar jika dibandingkan luas Inggris dan Norwegia saat digabungkan.

Selain itu, kepala negara juga mengungkapkan bahwa penurunan kebakaran hutan di Indonesia kini bisa mencapai 82 persen.

"Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen, di saat beberapa kawasan di Amerika Serikat, Australia dan Eropa mengalami peningkatan terluas," tegas Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata.

Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik.

Baca juga: Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota, Ada Ancaman Penebangan Hutan hingga Peningkatan Ekonomi

Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (nationally determined contributions/NDC) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

"Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang," tutur Jokowi.

"Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030," lanjutnya.

Menurut Jokowi, negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan yang riil.

"Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," tambahnya.