Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Kompas.com - 21/04/2021, 21:45 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut, kepuasan masyarakat akan kinerja Presiden Joko Widodo mulai menurun.

Hal itu, ia katakan berdasarkan hasil survei IPS yang dilakukan sejak Maret hingga April 2021.

"Dalam kurun waktu lebih tujuh bulan september 2020-Maret 2021 kepuasan publik atas kinerja Jokowi menurun hampir sembilan persen," kata Nyarwi dalam diskusi daring, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Berdasarkan hasil survei pada Maret hingga April 2021, ada 52,6 persen responden yang puas atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi.

Angka itu menurun dibandingkan hasil survei pada September 2020. Saat itu, 61,3 persen responden puas atau sangat puas dengan kinerja Jokowi.

Sementara itu, responden yang menilai kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu biasa saja pada survei Maret tercatat ada 29,9 persen.

Persentase tersebut meningkat dari yang sebelumnya sebesar 22,5 persen pada September 2020.

Begitu pula juga dengan persentase responden yang tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi pada Maret sebesar 15,5 persen sedangkan September 2020 sebesar 13,5 persen.

"Dari data ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi perlu gebrakan baru. Gebrakan baru seperti apa nanti kita diskusikan," ujar dia.

Baca juga: Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Maruf Amin

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan cara wawancara tatap muka.

Jumlan responden sebanyak 1.200 dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen.

Adapun IPS menghasilkan beragam kajian yang terkait dinamika penerapan sistem dan kinerja lembaga demokrasi, sistem politik dan pemerintahan, komunikasi politik dan publik, kebijakan publik, pemasaran politik dan opini publik di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Baca juga: Jokowi: Untung Kita Tak Impor, Stok Beras di Bulog Cukup

Kemudian perkembangan posisi, peran, model kepemimpinan dan gaya komunikasi publik dan politik presiden dan wakil presiden dan unit pendukungnya serta persepsi publik atas kinerja dan tingkat kepercayaan publik pada mereka.

Kajian yang terkait dengan hal tersebut dipublikasikan dalam jurnal kajian kepresidenan yang dapat diakses secara terbuka sebagai sumber pengetahuan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com