Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengimbau masyarakat agar tidak nekat mudik Lebaran 2021.

Sebab, ia khawatir Indonesia akan menjadi seperti di India yang saat ini mencekam akibat gelombang kedua Covid-19 jika masyarakat nekat mudik. 

"Nekat mudik? Indonesia bisa seperti India. Ada lonjakan kasus 100.000 per hari dan korban meninggal mencapai 1.000 per hari. Dikabarkan juga, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien," kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Saat Kasus Covid-19 Melonjak di India, Itu adalah Hari yang Menyayat Hati bagi Saya...

Politikus PDI-P itu mengingatkan agar masyarakat dapat belajar dari pengalaman buruk India dalam lonjakan kasus Covid-19.

Apalagi, Indonesia akan mendekati hari raya Idul Fitri yang identik dengan kegiatan mudik ke kampung halaman.

Padahal, mobilitas penduduk sejatinya dihindari dalam masa pandemi Covid-19.

"Nah, untuk mencegah meledaknya kasus Covid-19 di Tanah Air, khususnya mendekati hari Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, bangsa Indonesia harus menjadikan kasus Covid-19 di India sebagai pelajaran," ujar dia. 

"Sebab, jika masyarakat abai dan tak peduli terhadap protokol kesehatan, kasus di India bisa juga terjadi di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 itu terjadi karena masyarakat di sana abai terhadap protokol kesehatan.

Masyarakat di India, kata dia, mengabaikan protokol kesehatan seperti menggelar pesta pernikahan secara besar-besaran, berkumpul untuk kampanye politik tanpa jaga jarak, dan merayakan upacara keagamaan.

"Merujuk data Worldometer, Senin (19/4/2021), jumlah kasus positif Covid-19 di India sudah menembus 15,06 juta kasus. India kini menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbesar kedua di dunia. Peringkat pertama masih Amerika Serikat dengan 32,4 juta kasus," ucap dia. 

Oleh karena itu, Rahmad menekankan agar masyarakat mematuhi peraturan larangan mudik yang diterapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia berpendapat, pemerintah tetap perlu mewaspadai kemungkinan warga mudik di luar ketentuan resmi.

"Berkaca dari pengalaman sebelumnya, meski ada larangan, tetap saja ada upaya masyarakat untuk mudik bersama. Bayangkan bila ada jutaan warga yang mudik sebelum 6 Mei, sesuai ketentuan, bisa-bisa penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali," ujar dia.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Ia pun berpendapat, langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni dengan gotong royong.