Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kompas.com - 19/04/2021, 15:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan agar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dapat memperbaiki komunikasi publiknya di samping meningkatkan kinerja.

Hal tersebut menyusul selama ini kinerja Wapres Ma'ruf Amin dianggap rendah oleh masyarakat yang terlihat dari beberapa hasil survei.

Ia mengatakan, meskipun pemerintahan tetap berjalan efektif dengan kerja yang dilakukan Wapres Ma'ruf sejauh ini, tetapi komunikasi publik tetap perlu ditingkatkan.

Hal tersebut dibutuhkan agar Wapres Ma'ruf tidak tenggelam dan seolah tak terlihat kinerjanya di mata masyarakat.

“Kalau tidak diperbaiki, kurang bagus juga dicatat sejarah,” kata Hendri dilansir dari Kompas.id, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Hendri mengatakan, rendahnya kinerja Wapres Ma'ruf di mata masyarakat bukan berarti bahwa Wapres Ma'ruf tidak bekerja.

Justru, kata dia, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Wapres Ma'ruf tidak terlihat karena tidak terpublikasikan dengan baik.

Kerja yang tak terlihat itulah, kata dia, yang kemungkinan menyebabkan rendahnya kepuasan masyarakat pada Wapres.

“Sebenarnya bukan kinerjanya jelek, tapi enggak kelihatan kerjanya. Jadi masyarakat kurang mengapresiasi kerja Wapres,” kata dia.

Diketahui, pada awal Oktober 2020, survei Indo Baromoter menunjukkan ada sebanyak 47,4 persen responden tidak puas terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin. Sementara responden yang menyatakan puas hanya 40,8 persen.

Alasan terbanyak para responden memilih tidak puas adalah karena hasil kerja Wapres yang belum terlihat termasuk Wapres yang kurang tegas.

Baca juga: Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Salah satu alasan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres juga karena peranannya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selanjutnya survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Wapres Amin sebesar 36 persen.

Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 56 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com