Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PKB, Luqman Hakim menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.

“Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M,” kata Luqman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Namun, Luqman tidak memberikan rincian lebih jauh terkait identitas dari anggota kabinet yang berinisial M tersebut.

Menurut, Luqman perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam waktu dekat, tapi ia tidak bisa memastikan kapan tanggal persis dari pelaksanaan reshuffle.

“Sisanya biarkan Pak Jokowi yang membuka misterinya,” ucapnya.

Baca juga: Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...

Diberitakan sebelumnya, wacana reshuffle atau perombakan kabinet mulai kembali muncul setelah ada rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Hal itu diketahui setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Beragam tanggapan yang muncul. Salah satunya, adanya dorongan agar reshuffle tidak menjadi dagangan politik.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar rencana perombakan atau reshuffle kabinet jangan sampai hanya menjadi dagangan politik.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya mengejar pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).