Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Kompas.com - 16/04/2021, 06:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, rencana peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak akan menghentikan pengembangan vaksin Merah Putih.

"Pemerintah berkomitmen untuk tetap meneruskan proses pengembangan vaksin Merah Putih," kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: BPOM: Pengembangan Vaksin Merah Putih Masih Tahap Penelitian Laboratorium

Wiku mengatakan, pengembangan vaksin Merah Putih terus dilanjutkan lantaran hal itu akan menyelesaikan persoalan kapasitas vaksin di tingkat nasional.

Vaksin ini juga bakal mendorong ketersediaan global mengingat masih ada sekitar 130 negara yang sama sekali belum terakses vaksin Covid-19.

"Pengembangan vaksin Merah Putih merupakan hasil inovasi anak bangsa dan merupakan aset intelektual negara untuk invsestasi jangka panjang, dan pengembangan vaksin ini pasti akan sepenuhnya didukung oleh pemerintah," tutur Wiku.

Baca juga: Menristek Targetkan Bibit Vaksin Merah Putih Rampung Akhir Maret Ini

Wiku menyebut, berbagai keputusan yang diambil pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud.

Ia memastikan, keputusan pemerintah terkait hal ini memiliki kerugian seminim-minimnya dan manfaat yang sebesar-besarnya.

Oleh karenanya, Wiku meminta masyarakat mendukung rencana peleburan dua kementerian tersebut.

"Dimohon untuk masyarakat mampu mendukung keputusan pemerintah yang seyogianya adalah untuk kepentingan masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Wamenkes Sebut Uji Klinis Vaksin Merah Putih Fase I Mulai Juni 2021

Sebelumnya diberitakan, DPR menyetujui peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi.

Persetujuan itu berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR atas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Kemudian persetujuan ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com