Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Yenny Wahid: Kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB Tunjukkan Watak Oligarki

Kompas.com - 15/04/2021, 16:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, angkat bicara mengenai konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa.

Juru bicara Yenny, Imron Rosyadi Hamid mengatakan, PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme.

Imron menyebut, hal itu diketahui Yenny setelah mendengar berita-berita mengenai dinamika di internal PKB.

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah," kata Imron dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Ancaman Mantan Wabup Karawang soal KLB dan MLB PKB hingga Tanggapan Ketua DPC PKB

"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," kata Imron melanjutkan.

Imron pun mendorong seluruh pihak termasuk internal dan sesepuh untuk mengingatkan Muhaimin dan lingkaran elitenya agar kembali pada sejarah awal berdirinya PKB.

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," kata dia.

Baca juga: PKB Akan Gelar Mukernas dan Munas Alim Ulama, Persiapan Jelang 2024 Ikut Dibahas

Imron mengingatkan, Gus Dur bukan sekadar pendiri PKPB melainkan juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari yang harus diperlakukan dengan baik.

Ia menambahkan, perlu ada kesadaran kolektif agar proses demokrasi di PKB kembali berjalan normal.

"Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh," kata dia.

Mantan Pengurus di Daerah Kecewa

Diberitakan Kompas TV, sejumlah mantan pengurus PKB mulai menumpahkan kekecewaan pada kepengurusan Muhaimin sebagai ketua umum PKB.

Misalnya, Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu yang merasa dizalimi oleh Muhaimin karena seharusnya masih mengemban jabatan hingga tahun 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin (Iskandar) yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4/2021), dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Mantan Wabup Karawang: Masalah dengan Ketum PKB Sudah Selesai, tetapi Ada AD/ART yang Dilanggar

Selain Andi, mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung Juanda juga menyebut kepemimpinan Muhaimin telah melanggar AD/ART dengan tidak adanya fungsi Dewan Syuro dan ketua DPC.

Juanda pun menyebut tidak ada demokrasi di internal PKB dan PKB saat ini sudah dikuasai oleh keluarga Muhaimin.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," ujar Juanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com