Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 15/04/2021, 07:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dalam menangani kasus Covid-19 karena sulit dikendalikan. Jokowi ingin pencegahan penyebaran virus tetap jadi prioritas kepala daerah.

"Penanganan pasien yang terkena kasus Covid harus terus dilakukan secara konsisten. Hati-hati karena Covid ini barangnya nggak kelihatan," kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi mencontohkan, pada Januari 2021 kasus Covid-19 menurun drastis di sejumlah negara. Namun, dua bulan setelahnya, penyebarannya kembali melonjak.

Hal ini karena beberapa negara terlalu tergesa-gesa dalam membuka berbagai sektor.

Belajar dari hal tersebut, ia meminta kepala daerah tak terburu-buru. Jokowi ingin pembukaan berbagai sektor dilakukan secara bertahap.

"Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu tetapi per sektor, hati-hati per sektor," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi menyebut, kasus aktif Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Pada Januari 2021, kasus aktif mencapai 14.000-15.000.

Sementara, dalam dua sampai tiga pekan terakhir, kasus aktif virus corona berada di kisaran angka 4.000-6.000.

Jokowi meminta agar tren positif itu terus ditingkatkan. Ia pun mengingatkan kepala daerah disiplin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Melalui kebijakan tersebut Jokowi berharap kasus baru Covid-19 cepat ditemukan sehingga masyarakat yang terpapar virus dapat segera diisolasi dan tak menyebabkan penularan.

Baca juga: Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Ia juga ingin sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan terus disampaikan dan dibantu oleh TNI-Polri.

Bersamaan dengan itu, program vaksinasi Covid-19 harus berjalan optimal dengan menyasar tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, lansia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi dengan mobilitas tinggi.

"Kita ingin nanti di bulan Juli target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi," kata Jokowi.

Baca juga: Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Jokowi ingin supaya penanganan krisis kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan. Dengan cara tersebut diharapkan pandemi segera berakhir.

"Tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya adalah dua-duanya harus terkelola dengan baik, gas dan remnya harus dilakukan secara tepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com