Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo yang Tersisa Setelah Dua Pilpres...

Kompas.com - 14/04/2021, 10:43 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei terhadap elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat beragam tanggapan.

Tingginya elektabilitas Prabowo saat ini dinilai wajar sebagai dampak dari dua kali pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya. Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ada pula pendapat soal kemungkinan munculnya tokoh baru sebagai alternatif jelang Pilpres 2024.

Baca juga: Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Sejumlah lembaga survei memang menunjukkan tingginya elektabilitas Prabowo sebagai modal untuk kembali berkontestasi.

Pada Februari lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa nama Prabowo berada di posisi teratas sebagai kandidat capres 2024 dengan 22,5 persen.

Posisi Prabowo berada di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 10,6 persen. Kemudian, posisi ketiga diduduki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 10,2 persen.

Hasil serupa ditunjukkan melalui survei dari Lembaga Survei Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), pada Senin (12/4/2021) kemarin.

Baca juga: Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Elektabilitas Prabowo bahkan mengungguli Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei katagori elektabilitas terbuka. Nama Menteri Pertahanan itu dipilih oleh 24,5 persen dari 1.260 responden.

Kemudian Jokowi dengan 18.5 persen, Ganjar Pranowo 16,0 persen, Ridwan Kamil 13,3 persen dan Anies Baswedan dengan 12,5 persen.

“Muncul beberapa nama, yang di atas, Pak Prabowo Subianto, lalu Joko Widodo juga masih muncul, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Kunto dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Potensi munculnya nama baru

Merespons hasil survei terkait elektabilitas Prabowo, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, masih ada kemungkinan munculnya tokoh baru sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Bahkan Mardani menilai, kemunculan sosok baru jelang pilpres dapat terjadi seperti kemunculan Jokowi ketika mendekati Pilpres 2014.

"Semua masih mungkin terjadi. Termasuk yang belum ada dalam daftar. Seperti pasar saham, ketika pasar adem ayem kadang menjadi peluang munculnya tokoh baru dalam setahun terakhir seperti kasus Pak Jokowi di 2014," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Bagi Mardani, tingginya elektabilitas Prabowo saat ini hanya menunjukkan masyarakat punya harapan besar terhadap ketua umum Partai Gerindra itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com