Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Kompas.com - 13/04/2021, 06:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masa transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sudah dimulai.

Menurutnya, manajemen TMII telah menyiapkan proses transisi pengelolaan yang akan diambil alih oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi ini. Dan ini sudah dimulai. Manajemen dari TMII menyiapkan diri," ujar Moeldoko, seusai meninjau kompleks TMII di Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Moeldoko berharap proses transisi dapat berjalan dengan baik. Ia menekankan soal transparansi, sehingga pengelolaan TMII ke depan menjadi lebih mudah.

Moeldoko mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan BUMN pariwisata untuk pengelolaan TMII.

Menurut rencana pemerintah, taman rekreasi tersebut bisa menjadi tempat berkumpulnya para inovator muda.

"Para inovator di bidang sosial, inovator budaya dan bahkan inovator teknologi diberikan ruang di sini untuk bisa berkreasi. Membangun imajinasi besar bagaimana Indonesia ke depan dibangun dengan baik," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Direktur Utama TMII Bantah Tak Setor Pendapatan ke Kas Negara

"Kita juga berharap TMII ke depan bisa menjadi ruang bersama bagi para penggemar teknologi informasi, menuju Indonesia pada industri 4.0 ke depan. Itu kira-kira harapan kita ke depan," lanjutnya.

Oleh karena itu, Moeldoko meminta masukan dari berbagai pihak untuk pengembangan TMII selanjutnya.

Selain menekankan aspek teknologi dan budaya, ia mengharapkan tata kelola TMII bisa memberikan kontribusi kepada negara.

"Ke depan harus bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Kita melihat beberapa potensi di sini, luasnya ada 146,7 hektare. Sebagian besar memang digunakan untuk museum dan untuk kepentingan aspek sosial, tetapi ada sebagian yang komersial," tambah Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com