Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Demokrat, Moeldoko: Ini Kantor Kepresidenan, Jangan Ikut-ikutan Primitif ...

Kompas.com - 09/04/2021, 14:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan saat ditanya awak media tentang Partai Demokrat.

Pertanyaan itu disampaikan usai Moeldoko menyampaikan paparan tentang rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Lobi Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/4/2021).

Wartawan bertanya bagaimana sikap Moeldoko atas perkembangan terbaru konflik kepengurusan Partai Demokrat.

"Ini kantor kepresidenan. Tanyanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP. Jangan ikut-ikutan primitif. Terimakasih," ujarnya menanggapi pertanyaan itu.

Baca juga: Menanti Pertemuan Ngopi-ngopi AHY dan Moeldoko, Akankah Terealisasi?

Kata primitif yang disampaikan Moeldoko merujuk kepada pernyataanya dalam paparan tentang TMII.

Saat itu, dia menyinggung adanya informasi bahwa pengelolaan TMII akan dilakukan oleh yayasan yang baru yang akan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Moeldoko menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

"Saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan ada lagi yayasan yang dikelola oleh Pak Jokowi. Itu pandangan primitif. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Tidak ada itu," kata Moeldoko.

"TMII akan dikelola secara profesional oleh BUMN di bidang pariwisata," tambahnya.

Baca juga: AHY dan Moeldoko Dinilai Bisa Dapat Sentimen Negatif Publik

Sementara itu, usai permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ditolak oleh Kemenkumham, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersilakan jika Moeldoko ingin bertemu.

AHY mengaku tak keberatan apabila Moeldoko ingin mengetahui lebih banyak tentang partai yang ia pimpin itu.

"Saya dari awal mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat boleh kita ngopi-ngopi," ujar AHY, dalam program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Kubu KLB ke AHY: Kalau Ingin Bertemu Pak Moeldoko, Hubungi Langsung

Namun AHY berharap dalam pertemuan itu nantinya Moeldoko tidak membahas soal kongres luar biasa (KLB) maupun upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY menanggapi tudingan Moeldoko soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat.

AHY menilai tudingan itu sebagai pernyataan politik yang frustasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com