Dewas KPK: Hasil Evaluasi Kami Nanti Tidak Akan Menganulir SP3

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak bisa menganulir surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) yang telah dikeluarkan terkait dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, pihaknya hanya sekadar mengevaluasi SP3 yang diterbitkan untuk pemegang saham dan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

"Kami bukan pihak yang turut dalam memutuskan SP3 itu, bukan. Kami hanya menerima laporan dari pimpinan KPK. Hasil evaluasi kami nanti tidak akan menganulir SP3 itu," ujar Tumpak, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: ICW: SP3 KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Tumpak menjelaskan, pimpinan KPK akan membuat laporan kepada Dewan Pengawas setelah satu pekan penerbitan SP3.

Namun, kata Tumpak, Dewas KPK baru menerima laporan tersebut kemarin sore atau Selasa (7/4/2021).

"Saya belum bisa memberikan tanggapan tentang SP3. Kami akan pelajari terlebih dahulu. Karena baru kemarin kami terima, sore, belum ada waktu juga kami pelajarinya," ucapnya.

KPK menerbitkan SP3 dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Kamis (1/4/2021).

SP3 itu diberikan untuk tersangka yang merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

Baca juga: Selamat untuk Jokowi, SP3 Perdana KPK untuk Kasus BLBI...

KPK berpendapat bahwa, penghentian penyidikan kasus ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu, sebagai bagian dari adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (1/4/2021).

"Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK," kata Marwata.