Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Hal Ini Dinilai Jadi Masalah Utama Partai Politik

Kompas.com - 08/04/2021, 20:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai ada tiga hal yang menjadi masalah utama partai politik di Indonesia.

Salah satu masalah tersebut adalah transparansi partai politik yang dinilainya masih beroperasi seperti black box.

Publik, menurut Djayadi, tak tahu kegiatan dan apa saja hal yang sudah dilakukan partai politik.

"Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi (undang-undang) pemilu, tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B, kita enggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu, transparansinya enggak ada," kata Djayadi dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube LP3ES Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Jadi Parpol Pilihan Kedua Generasi Muda, PDI-P: Kami Enggak Terlalu Yakin

Menurut Djayadi, hal itu membuat masyarakat pada akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langka politik yang diambil partai politik.

Selain soal transparansi, Djayadi juga menilai partai politik memiliki masalah terkait demokrasi di internal partai. Kondisi ini cenderung menciptakan adanya personalisasi atau oligarki di dalam partai.

"Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang, kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberpa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik," ujar dia.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi persoalan karena nyatanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata juga tidak demokratis.

Adapun masalah utama partai politik lainnya adalah hubungan partai politik dengan masyarakat yang jauh atau lemah.

Baca juga: Ombudsman: Ormas hingga Parpol Minta Disuntik Vaksin Covid-19 Duluan ke Dinkes DKI

Djayadi mengatakan, salah satu indikator lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah rendahnya tingkat identifikasi partai (party id) yakni 12 persen pada Januari 2021 berdasarkan survei LSI.

"Itu artinya, partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut, hampir 90 persen masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com