Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/04/2021, 20:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai ada tiga hal yang menjadi masalah utama partai politik di Indonesia.

Salah satu masalah tersebut adalah transparansi partai politik yang dinilainya masih beroperasi seperti black box.

Publik, menurut Djayadi, tak tahu kegiatan dan apa saja hal yang sudah dilakukan partai politik.

"Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi (undang-undang) pemilu, tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B, kita enggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu, transparansinya enggak ada," kata Djayadi dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube LP3ES Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Jadi Parpol Pilihan Kedua Generasi Muda, PDI-P: Kami Enggak Terlalu Yakin

Menurut Djayadi, hal itu membuat masyarakat pada akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langka politik yang diambil partai politik.

Selain soal transparansi, Djayadi juga menilai partai politik memiliki masalah terkait demokrasi di internal partai. Kondisi ini cenderung menciptakan adanya personalisasi atau oligarki di dalam partai.

"Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang, kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberpa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik," ujar dia.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi persoalan karena nyatanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata juga tidak demokratis.

Adapun masalah utama partai politik lainnya adalah hubungan partai politik dengan masyarakat yang jauh atau lemah.

Baca juga: Ombudsman: Ormas hingga Parpol Minta Disuntik Vaksin Covid-19 Duluan ke Dinkes DKI

Djayadi mengatakan, salah satu indikator lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah rendahnya tingkat identifikasi partai (party id) yakni 12 persen pada Januari 2021 berdasarkan survei LSI.

"Itu artinya, partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut, hampir 90 persen masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com