Pemerintah Siapkan Rp 500 Miliar untuk Subsidi Ongkos Kirim Harbolnas Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim belanja daring atau online senilai Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.

"Untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ini Alasan Orang Indonesia Tertarik Belanja Saat Harbolnas

Airlangga mengatakan, Harbolnas akan digelar pada H-10 dan H-5 Lebaran 2021.

Selain subsidi ongkos kirim, konsumsi didorong pemerintah melalui penyaluran sejumlah bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada setiap KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat," ujar Airlangga.

Baca juga: Gelombang Ketiga Pandemi Landa Sejumlah Negara, Airlangga: Covid-19 Belum Selesai

Selama bulan Ramadhan, pemerintah juga bakal mensubsidi beras yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dengan mekanisme tersebut, Bulog akan mendapat dana sekitar Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk membeli gabah rakyat hingga Rp 440 juta.

Hal ini diharapkan mampu mendorong produk domestik bruto (PDB) kuartal II tahun 2021 tumbuh positif.

Baca juga: Pemerintah: Sudah Waktunya Swasta Beri THR ke Karyawan

Bersamaan dengan itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Airlangga mengatakan, sudah saatnya pihak swasta membayarkan THR.

"Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penanganan wabah Covid-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi harus berjalan beriringan.

Penanganan krisis ekonomi salah satunya dilakukan melalui upaya peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.