Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Moeldoko Lontarkan Fitnah soal Tarik-menarik Ideologi di Demokrat

Kompas.com - 07/04/2021, 23:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah tudingan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal adanya pertarungan ideologi di internal partainya.

Menurut AHY, Moeldoko telah melontarkan fitnah yang keji terhadap Partai Demokrat.

"Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko ketika itu, seolah ada tarik-menarik ideologi yang berbahaya terhadap Partai Demokrat dan bangsa Indonesia. Saya katakan itu adalah fitnah yang keji," kata AHY dalam acara Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021) malam.

Baca juga: AHY: Kami Tak Pernah Menuduh Pemerintah Terlibat

Menurut AHY, kader Demokrat marah ketika mendengar pernyataan Moeldoko karena dianggap memiliki ideologi yang berbahaya.

"Maka kami sampaikan di sini, bahwa Partai Demokrat teguh pada ideologi Pancasila. Kami adalah partai yang mengusung nilai nasionalisme dan juga religius," ucap AHY.

Ia juga memastikan, partainya tidak ingin membenturkan identitas di masyarakat.

AHY menegaskan, ideologi Pancasila yang dianut Demokrat sudah final dan tak bisa diganggu.

Bahkan, AHY menekankan bahwa partainya yang paling lantang menolak kehadiran paham radikalisme, baik di internal partai maupun di masyarakat.

"Justru kami termasuk yang paling lantang untuk mengatakan tidak boleh, tumbuh subur berkembang di Indonesia ini, apalagi di Partai Demokrat, paham-paham radikal, kiri maupun kanan," tegasnya.

Baca juga: Pengesahan Kubu KLB Ditolak, AHY: Satu Babak Sudah Kita Lewati

Kemudian, AHY mengatakan partainya menolak politik identitas. Sebab, menurutnya, politik identitas hanya akan memecah belah bangsa Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengaku menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang karena ada pergeseran demokrasi.

Ia juga mengatakan, pertarungan ideologi menguat jelang 2024, termasuk di Partai Demokrat. Moeldoko berpendapat, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, melalui akun Instagramnya @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com