Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Terapkan 5G, Pemerintah Diminta Siapkan Ekosistem Masyarakat

Kompas.com - 07/04/2021, 18:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta untuk mempersiapkan secara matang ekosistem masyarakat sebelum layanan 5G diterapkan di Indonesia.

Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang membahas tata kelola 5G.

"Yang menjadi catatan saya di sini yang paling penting adalah ekosistem masyarakat, Pak. Ini perlu menjadi catatan. Kesiapan yang matang dari kita. Karena ini sebagai suatu tantangan baru," kata Yan dalam rapat yang dipantau secara daring, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Menkominfo Sebut Indonesia Sudah Uji Coba Layanan 5G 12 Kali, Salah Satunya Saat Asian Games 2018

Yan berpendapat, apabila soal regulasi ekosistem masyarakat tidak dipersiapkan secara matang oleh pemerintah, hal ini akan mengakibatkan implementasi 5G tidak berjalan maksimal.

Kendati demikian, menurut dia, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian dalam proses pengembangan teknologi 5G di Indonesia.

Oleh karena itu, dia berharap adanya sinergi semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga keterlibatan masyarakat untuk mempercepat penerapan teknologi 5G.

"Kalau dari aspek industri dan ekonomi, saya pikir akan sangat berkembang dengan tersedianya jaringan 5G, tetapi saya pikir, tentunya kita ingin mendorong percepatan dan peningkatan teknologi 4G ke 5G ini, pelibatan masyarakat ini merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa melahirkan potensi-potensi baru untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi," papar dia. 

Yan menggambarkan perkembangan teknologi 3G dan 4G pada tahun 2014-2015 yang menurut dia mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama generasi milenial.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan TKDN untuk Perangkat 5G, Ini Besarannya

Ia menilai, teknologi yang ada pada jaringan 3G dan 4G telah membuat generasi muda mengembangkan bisnis baru seperti bisnis online.

"Jadi saya pikir, mungkin, yang perlu dipersiapkan adalah tantangan masyarakat kita dalam menghadapi pembangunan jaringan 5G," ucap dia. 

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar tak lupa memperhatikan infrastruktur pembangunan teknologi 5G yang tidak hanya terpusat di perkotaan.

Politikus Partai Gerindra ini meminta infrastruktur pembangunan teknologi 5G sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia.

"Dari kesiapan infrastruktur kita, supaya jangan sampai 5G ini hanya terpusat di wilayah-wilayah perkotaan, tetapi bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Saya terima kasih juga bahwa wilayah Timur menjadi fokus perhatian dari pak menteri untuk bisa melakukan percepatan di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T)," kata dia.

Baca juga: Sambut 5G, Anak Usaha Telkom Akan Bertransformasi Jadi Perusahaan Infrastruktur Digital

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menerima masukan dari anggota Komisi I DPR terkait dorongan kesiapan ekosistem di masyarakat dalam menghadapi 5G.

Menurut DIA, teknologi 5G yang begitu cepat sangat membutuhkan berbagai regulasi baru baik di masyarakat maupun payung hukum yang melindungi.

"Karena kita tahu secara teknologi, 5G ini memungkinkan kecepatan transmisi dan transfer data yang begitu cepatnya. Sehingga perlu dipersiapkan regulasi dan payung-payung hukum. Kesiapan digital talent, perlu juga disiapkan dari awal, dari jauh hari," ujar Johnny.

Ia meyakinkan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi tantangan masuknya jaringan baru yaitu 5G.

Baca juga: Wilayah-wilayah Ini Akan Dapat Jaringan 5G Pertama di Indonesia

Sebab, jaringan 5G tengah menjadi tren di dunia di mana Indonesia juga harus masuk di dalamnya.

"Maka dalam rangka itulah, kami mempersiapkan rencana pembangunan 5G melalui tahapan-tahapan yang panjang. Kita masih di tahap initial stage. Kita masih di tahap yang sangat awal," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com