Empat Pesan Jokowi untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia, Salah Satunya Antikekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia harus turut menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut Jokowi, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan organisasi keagamaan. Salah satunya dimulai dari memperkuat komitmen kebangsaan.

“Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka secara virtual Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bersikap Tegas pada Segala Bentuk Intoleransi

Kedua, Presiden menekankan organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleran kepada sesama, menghormati perbedaan, hingga memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan.

Dengan sikap tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan keyakinan mereka secara bertanggung jawab dan saling menghargai perbedaan yang tidak menjadi penghalang untuk tetap bekerja sama.

Ketiga, Jokowi menegaskan bahwa setiap organisasi keagamaan harus berprinsip antikekerasan.

"Serta menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam aktivitasnya," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Praktik Keagamaan Eksklusif dan Tertutup Harus Dihindari karena Picu Penolakan

Keempat, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bhinneka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi.

Kebudayaan itu merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal.

"Hal ini dalam kerangka bhinneka tunggal ika kita sebagai bangsa Indonesia,” tambah Jokowi.