Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sikap Keagamaan yang Tidak Toleran dan Mengandung Kekerasan Harus Hilang dari Indonesia

Kompas.com - 07/04/2021, 11:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sikap beragama yang tidak toleran dan mengandung kekerasan fisik serta verbal harus hilang dari Indonesia.

Menurutnya, sikap keagamaan yang keras dan menimbulkan perpecahan tidak boleh ada di Tanah Air.

"Sikap-sikap tidak toleran apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari Indonesia," ujar Jokowi saat manyampaikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021 yang disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).

"Sikap keras yang menimbulkan perpecahan di masyarakat tak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini," tegas Presiden.

Untuk itu, Jokowi meminta komitmen LDII agar dalam membangun paradigma baru yang terbuka, toleran, ber-Bhineka Tunggal Ika harus terus ditingkatkan.

Baca juga: Jokowi: Praktik Keagamaan Eksklusif dan Tertutup Harus Dihindari karena Picu Penolakan

Kepala Negara menekankan sikap saling menghormati antargama, saling menghormati umat Islam dengan pandangn berbeda juga harus terus ditingkatkan.

"Selain itu, juga perlu sikap yang bersedia bekerjasama dengan umat Islam lain dan tentu saja jangan ada sedikit pun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam lainnya," tutur Jokowi.

"Kita harus berpedoman kepada ajaran agama yang sejuk, ramah, mengedepankan toleransi serta menjauhi sikap tertutup, eksklusif. Pemerintah sekali lagi tidak akan membiarkan sikap yang tidak toleran dan tertutup itu, pemerintah akan bersikap tegas kepada intoleransi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com