BPIP Susun Buku Ajar Pancasila untuk Murid PAUD hingga Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tengah menyiapkan buku ajar soal Pancasila yang akan diterapkan untuk murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga mahasiswa perguruan tinggi.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, buku ajar itu ditargetkan dapat rampung pada 9 April 2021.

"Saya diminta oleh Presiden, deadline agar membuat buku ajar dari PAUD, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Nah, Alhamdulillah minggu ini terakhir tanggal 9 (April)," kata Yudian dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Kepala BPIP: Kita Perlu Apresiasi Tokoh Perempuan yang Berperan di Bidang Kesehatan

Ia menjelaskan, metode pembelajaran tentang Pancasila itu nantnya terdiri dari 30 persen terkait teori dan 70 persen dalam bentuk interaksi sosial.

Selain itu, materi pembelajarannya pun akan disesuaikan dengan peserta didik di masing-masing tingkat pendidikan.

Misalnya, untuk murid PAUD dan taman kanak-kanak akan diajarkan menggunakan animasi sedangkan mahasiswa perguruan tinggi akan menggunakan film dokumenter.

"Jadi dengan 70 berbanding 30 tadi, akan terjadi keutuhan yang namanya dari pengamalan penghayatan, kalau bahasa dulu, terjadi secara utuh komprehensif secara teori paktik semua lapisan," ujar Yudian.

Baca juga: AHY Harap Pancasila Tidak Jadi Pelabelan Satu Kelompok Melawan Kelompok Lain

Ia menargetkan buku ajar tersebut dapat mulai digunakan di tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang.

Namun, ia mengakui, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya mata pelajaran khusus yang akan mempelajari Pancasila.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional direvisi untuk memasukkan ketentuan soal Pancasila sebagai mata pelajaran sendiri, tidak digabung dengan mata pelajaran kewarganegaraan.

"Kami ini sudah berkali-kali mengusulkan agar Undang-Undang Sisdiknas itu diubah satu ayat saja, agar tinggal memasukan saja tambahan bahwa Pancasila menjadi mata pelajaran khusus kembali seperti dulu, bukan bagian dari kewarganegaraan," kata Yudian.

Baca juga: Ketum PAN: Bangunan Berbangsa dan Bernegara Sudah Final, Kita Negara Pancasila