Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

Kompas.com - 06/04/2021, 13:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan laju vaksinasi akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh lantaran adanya embargo ekspor vaksin oleh perusahaan produksi vaksin AstraZeneca di India.

Atas adanya embargo vaksin itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis agar dapat memenuhi jumlah kebutuhan vaksin nasional.

"Adanya embargo ekspor vaksin oleh India menambah daftar panjang permasalahan vaksinasi nasional. Laju proses vaksinasi pasti akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh. Apalagi produksi vaksin AstraZeneca di pabrik Baltimore, Amerika juga dihentikan sementara," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Netty meminta pemerintah untuk tidak bergerak lambat mengatasi masalah embargo vaksin dari negara produsen, salah satunya India.

Sebab, ia menilai, jika pemerintah bergerak lambat, maka tujuan untuk herd immunity sulit untuk dicapai.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

"Jika pabrik India tidak memungkinkan, maka pemerintah harus melakukan negosiasi ke pabrik-pabrik AstraZeneca lainnya. Misalnya saja pabrik yang ada di Thailand," jelasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mempertanyakan bentuk kesepakatan Indonesia dengan perusahaan vaksin AstraZeneca.

Pasalnya, dia mengaku heran mengapa tiba-tiba vaksin AstraZeneca dari pabrik India terkena embargo atau pelarangan perdagangan dari sebuah negara.

Bahkan, Netty berpendapat apabila embargo vaksin dilakukan sepihak oleh India, maka dapat diindikasikan negosiasi dan lobi Indonesia terkait vaksin sangat lemah di internasional.

"Apakah tidak ada kesepakatan untuk kerja sama yang sifatnya berkelanjutan? Kalau memang ternyata embargo ini hanya dilakukan sepihak oleh India, berarti negosiasi dan lobi kita sangat lemah sekali di tingkat global," tanya Netty.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

Baca juga: Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Diketahui, kebijakan embargo vaksin ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com