Litbang Kompas: 34,3 Persen Khawatir Polisi Virtual Ancam Kebebasan Berekspresi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (5/4/2021) menangkap adanya kekhawatiran dari responden terhadap kehadiran polisi virtual yang beroperasi sejak Februari 2021.

Menurut survei, sebanyak 34,3 persen responden khawatir kehadiran polisi virtual mengancam kebebasan berpendapat di media sosial.

Meskipun mayoritas responden, yaitu sebanyak 53,6 persen berpendapat sebaliknya, tapi kekhawatiran dari sebagian responden ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian.

Baca juga: Soal Virtual Police, Polri Tegaskan Tidak Menangkap Pihak yang Kritik Pemerintah

Setidaknya ada jaminan bahwa di tengah pengawasan yang dilakukan oleh polisi virtual, tetap ada jaminan tidak adanya pembatasan berekspresi di media sosial.

Sebab, imbas dari kekhawatiran ini pada akhirnya melahirkan sikap yang cenderung hati-hati bagi sebagian responden ketika berinteraksi melalui media sosial.

Separuh lebih responden, yaitu 57,6 persen menyatakan, lebih berhati-hati mengunggah konten di media sosial, baik berupa status, foto, atau video.

Gejala ini memiliki dua arti, yakni mereka makin memiliki tingkat kesadaran untuk mengunggah konten yang tidak mengandung ujaran kebencian.

Baca juga: Mengenal Virtual Police: Definisi, Dasar Hukum, hingga Polemiknya

Namun, di satu sisi, sikap ini juga berpotensi adanya ketakutan untuk berekspresi di ranah daring.

Di lain sisi, jajak pendapat menyatakan mayoritas masyarakat setuju dengan kehadiran polisi virtual.

Sebanyak 77,4 persen responden menyampaikan, tugas polisi virtual untuk melakukan pengawasan di media sosial dianggap perlu.

Hanya 15,2 persen yang menyatakan tidak setuju, sementara sisanya tidak menjawab.

Penerimaan responden ini menyumbang narasi penting di tengah perdebatan soal peran polisi virtual yang seharusnya tidak melakukan fungsi pengawasan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 77,4 Persen Responden Setuju Kehadiran Polisi Virtual