Tak Ingin Jokowi Terseret, Nasdem Setuju Moeldoko Dicopot dari Jabatan KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menilai Moeldoko perlu untuk mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) karena terlibat polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai hal itu perlu dilakukan karena ia tidak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terseret dalam kasus internal Partai Demokrat.

"Sejak awal saya sudah menyarankan itu (Moeldoko mundur dari jabatan KSP) karena kita tidak mau presiden terseret-seret dalam polemik internal Demokrat," kata Ali kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Moeldoko Disarankan Mundur sebagai KSP, Politisi PPP Serahkan ke Jokowi

Menurut Ali, Moeldoko perlu mundur dari jabatan Kepala KSP agar bisa fokus mengurusi urusan internal Partai Demokrat.

Pasalnya, ia juga menilai polemik Partai Demokrat masih belum berakhir.

"Karena saya yakin polemik ini akan semakin berkepanjangan," ujarnya.

Sebelumnya, KLB Deli Serdang menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum. KLB digelar pada 5 Maret 2021 oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hasil KLB pun telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Ditolaknya Demokrat Versi KLB Ditolak Diharapkan Jadi Pembelajaran Politikus Tak Mempermainkan Soliditas Partai

Teranyar, Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Menanggapi polemik keterlibatan Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan Kepala KSP.

Hendri Satrio menilai, jika Moeldoko tidak mundur, maka sebaiknya Presiden Jokowi melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3).

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB Kubu Moeldoko, Politikus PKS: Politik Harus Punya Etika, Tak Bisa Instan