Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Beri Bantuan Rp 3 Miliar ke Pemprov Kalimantan Utara untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 31/03/2021, 12:46 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan senilai Rp 3 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kalimantan Utara.

Adapun bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Kepala BNPB Doni Monardo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara dan BPBD Nunukan.

"BPBD Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp 2,2 miliar dan kepada BPBD Kabupaten Nunukan senilai Rp 700 juta," kata Doni dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

Bantuan barang juga diberikan yaitu 20 thermometer gun, 2.000 pakaian alat pelindung diri (APD), 2.000 googles, 2.000 face shield.

Baca juga: Kepala BNPB: Vaksin, PPKM Mikro, dan Kepatuhan Publik Modal Kendalikan Covid-19

Kemudian 50 unit pulse oximeter, 100.000 lembar masker kain, 20.000 swab test antigen dan 2 unit ventilator untuk BPBD Provinsi Kaltara.

Sedangkan untuk BPBD Nunukan diberikan 50 ribu masker kain, 10 ribu masker medis dan 5.000 swab test antigen.

Selain itu, Doni juga memutuskan untuk memberikan dukungan berupa alat penunjang swab PCR sehingga proses tracing, tracking dan treatment dapat dipercepat dan lebih mudah.

Ia pun langsung memerintahkan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB agar segera mengirimkan kebutuhan lain guna menunjang penanganan Covid-19, khususnya dalam mendukung operasi lintas batas.

Baca juga: Dukung Penanganan Covid-19 di Kalbar, BNPB Serahkan Bantuan Rp 2,3 Miliar

Sebelumnya, Doni meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan Covid-19 dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Asing (WNA) yang keluar atau masuk melalui jalur perbatasan negara.

Menurut Doni, mobilitas WNI maupun WNA berpotensi menjadi penyebab meningkatkan angka kasus Covid-19.

"Kita harus antisipasi. Kita harus waspada," ujarnya.

Doni mengatakan, sejak Desember 2020 hingga 26 Maret 2021 tercatat ada 614 orang dari 1.974 orang yang tiba di Indonesia melalui jalur Bandara Soekarno-Hatta terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Kepala BNPB Doni Monardo: Pemerintah Melarang Mudik, Titik!

Hal itu diketahui setelah menjalani dua kali tes polymerase chain reaction (PCR) oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Padahal mereka yang tiba ini membawa dokumen hasil swab negatif," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai tidak menutup kemungkinan akan terjadi penularan jika jalur masuk ilegal ke Indonesia tidak diwaspadai.

Penularan Covid-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan penderita komorbid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com