Pelabuhan Baru di Ambon Dibangun untuk Sentra Lumbung Ikan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera membangun pelabuhan baru di Ambon, Maluku. Pelabuhan tersebut akan dijadikan sentra lumbung ikan nasional.

Pembangunan pelabuhan ini dibahas Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/3/2021).

"Untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu bersama dengan kawasan industri," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas, Senin.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Segera Bangun Pelabuhan Baru di Ambon, Dimulai Tahun ini

Budi mengatakan, Indonesia bagian timur amat kaya akan hasil laut, utamanya ikan.

Laporan Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan bisa dilakukan secara masif.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan kawasan pusat perikanan di Maluku.

Menindaklanjuti rencana ini, kata Budi, pemerintah akan mulai melakukan pembebasan tanah seluas 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar.

Pemerintah juga akan melakukan lelang KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) yang nilai investasinya kurang lebih mencapai Rp 5 triliun, dengan nilai investasi awal sebesar Rp 1,3 triliun.

"Selain itu juga ada opportunity untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektare di mana swasta akan membebaskan 700 hektare-nya," ucap Budi.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Ingin Bangun Pelabuhan Baru Ambon

Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan pelabuhan ini rampung dalam waktu 2 tahun.

Setelahnya, pemerintah akan merestrukturisasi cara-cara penghitungan dan penangkapan ikan.

Dengan demikian, diharapkan ke depan dua pelabuhan yang ada di Ambon yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Pelabuhan Perikanan Nusantara dapat difungsikan secara maksimal.

"Oleh karenanya presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi pada kami," kata Budi.