Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Lonjakan Covid-19, Menkes: Mobilitas Disabar-sabarin Dulu

Kompas.com - 29/03/2021, 10:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta kepala daerah tetap waspada untuk mencegah lonjakan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, Budi pun meminta agar kepala daerah memperketat mobilitas masyarakatnya.

"Jadi kalau saya boleh minta tolong kepada teman-teman kepala daerah, kita masih tetap waspada," kata Budi di acara survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

"Kerja ini sudah luar biasa hebatnya, teman-teman di daerah sudah hebat sekali penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)-nya sudah jalan, vaksinasi kita alhamdulillah lancar dan tolong jangan disia-siakan, jangan sampai terjadi lonjakan lagi karena capek nanti kita," lanjut dia.

Budi menyampaikan hal tersebut menyusul adanya lonjakan kasus Covid-19 di negara-negara Eropa, Amerika Selatan, beberapa negara Asia seperti Filipina, dan Papua Nugini.

Meskipun masih hipotesis mengapa lonjakan itu terjadi, kata dia, tetapi yang paling ilmiah dan dekat ke logika adalah karena varian baru virus persentasenya sudah cukup tinggi.

Baca juga: Dampak Embargo Vaksin, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Sementara itu, kata dia, varian baru virus corona tersebut memiliki tingkat penularan yang cepat.

Bahkan, beberapa negara pun mengalami vaksinasi yang lambat sehingga tak mengherankan jika terjadi lonjakan.

Menurut Budi, dari semua negara Eropa, terdapat dua tipe yang kasus Covid-19-nya tidak naik lagi.

"Pertama, vaksinasi sudah tinggi sekitar 30-40 persen dari populasi; dan kedua, memang ketat mobilitasnya kali ini enggak terlalu parah seperti sebelumnya karena masih ketat mobilitasnya," kata dia.

Budi mencontohkan negara Inggris. Ia mengatakan, di negara tersebut mobilitas masih bergerak karena tingginya vaksinasi.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Beberapa Provinsi Masih Rendah

Dengan demikian, lonjakan kasusnya pun tidak setinggi Jerman, Perancis, dan lainnya.

"Dua kombinasi itu, terus terang dari vaksinasi, kita akan secepatnya. Kalau ada stok kita vaksinasi. Kedua, mobilitasnya disabar-sabarin dulu supaya jangan ada lonjakan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com