Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta TNI-Polri Tingkatkan Pengamanan di Rumah Ibadah hingga Tempat Publik

Kompas.com - 28/03/2021, 19:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta TNI dan Polri meningkatkan pengamanan di rumah ibadah.

Permintaan tersebut menyusul peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Tidak hanya di rumah-rumah ibadah, pengamanan di tempat-tempat keramaian dan wilayah publik lainnya pun diminta ditingkatkan.

"Pemerintah juga sudah meminta kepada aparat keamanan, yakni Polri dan TNI, untuk meningkatkan pengamanan di rumah-rumah ibadah, pusat-pusat keramaian, dan berbagai wilayah publik lainnya di seluruh Indonesia," kata Mahfud dalam konferensi pers, Minggu pagi.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Korban Luka akibat Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar Bertambah Jadi 20 Orang

Meskipun terjadi peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Mahfud atas nama pemerintah meminta masyarakat tetap tenang.

Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan aksi teror tersebut.

"Kepada seluruh masyarakat, pemerintah berharap agar tetap tenang dan tidak terpengaruh teror bom yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja menciptakan suasana gaduh dan ketakutan di tengah masyarakat," kata dia.

Selain itu, Mahfud juga meminta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat ikut menenangkan masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Saya Mengutuk Keras Aksi Terorisme di Gereja Katedral Makassar

Termasuk turut menciptakan suasana yang aman dan kerukunan di tengah masyarakat.

"Mari jaga persatuan sebab terorisme adalah musuh semua agama," kata dia.

Lebih lanjut Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah sejak dulu tidak pernah dan tidak akan pernah menoleransi segala perbuatan yang mengarah pada teror dan tindakan teror.

Mahfud juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pimpinan TNI, Kapolda, dan Kadensus terkait kasus tersebut.

Pemerintah pun menyatakan mengutuk keras tindakan bom bunuh diri tersebut dan telah memerintahkan aparat untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan, atau menjadi bagian dari pelaku dan kelompoknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com