Sekjen PDI-P Sebut Sikap Mendag Terkait Impor Beras Tak Sesuai Keinginan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, keinginan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengimpor 1 juta ton beras tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat agar mencintai produk dalam negeri.

Hasto pun mempertanyakan sikap Lutfi yang justru menginginkan impor beras ketimbang mengekspornya.

"Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan," sebut Hasto dalam webinar Repdem bertajuk Impor Beras dan Garam, Kamis (25/3/2021).

Ia melanjutkan, kebijakan impor 1 juta ton beras sama dengan menyia-nyiakan upaya Jokowi yang selama ini banyak membangun infrastruktur guna mencapai ketahanan pangan.

"Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengkampanyekan bagaimana kita berdaulat," tuturnya.

Baca juga: Soal Impor Beras, Sekjen PDI-P: Mendag Jangan Rendahkan Kecerdasan Rakyat

Sikap Lutfi, menurut Hasto, menunjukan kurangnya pemahaman tentang tujuan negara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar," lanjut Hasto.

Meski kebijakan dikatakan tidak dilakukan saat masa panen raya, Hasto menegaskan bahwa kebijakan itu akan merendahkan petani.

"Impor beras meski tidak dilakukan saat panen, meredahkan kecerdasan rakyat petani," katanya.

Hasto kemudian meminta agar Lutfi tidak memberi banyak alasan pada masyarakat untuk mengatakan bahwa impor beras urgen untuk dilakukan.

"Mendag saudara Lutfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan," pungkas dia.

Sebagai informasi kebijakan impor 1 juta ton beras yang disampaikan Mendag Lutfi tidak disetujui oleh berbagai pihak.

Baca juga: KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Direktur Utama Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan stok beras dalam negeri aman.

Menurut Buwas, data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistic (BPS) pada Maret dan Mei 2021 mengalami surplus.

"Per hari inu beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kita itu ada 902.000 ton, kurang lebih. Dengan tambahan serapan kemarin, dari 800 (ribu) ton sekarang sudah nambah. Kalau secara keseluruhannya yang dikuasai Bulog itu mencapai 923.000 ton beras per hari ini," terang Buwas dalam keterangan tertulis, Kamis.

Selain itu kebijakan juga dirasa tidak tepat oleh sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Ganjar mengatakan kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan saat ini, karena masa panen masih berjalan.

Sementara itu, Kamil justru meminta pemerintah membeli surplus beras Jawa Barat yang diklaim mencapai 300.000 ton.

Sedangkan Khofifah menyebut stock beras Jawa Timur masih aman sampai Mei 2021.