Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Arbi Sanit, Pengamat Politik yang Kerap Beri Kritik Tajam ke Pemerintah

Kompas.com - 25/03/2021, 15:14 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, meninggal dunia pada Kamis (25/3/2021) pagi. Arbi berpulang pada usia 81 tahun.

Arbi yang pemikirannya dikenal tajam ini tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia meninggal akibat penyakit jantung yang dideritanya beberapa tahun terakhir.

Pria kelahiran Painan, Sumatera Barat itu memperoleh gelar sarjana dari FISIP UI pada tahun 1969.

Selanjutnya, pada tahun 1973, ia mengambil program non-gelar tentang sistem politik Indonesia di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat selama satu tahun.

Dalam karier akademisnya, selain mengajar ilmu politik di Universitas Indonesia, Arbi sempat mengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka). Arbi juga aktif terlibat dalam seminar serta pengkajian sistem politik di Indonesia.

Semasa hidupnya, Arbi pernah menulis sejumlah buku, di antaranya berjudul Sistem Politik Indonesia (1981) dan Perwakilan Politik di Indonesia (1985).

Baca juga: Arbi Sanit, Pengamat Politik dari UI Meninggal Dunia

Dikutip dari Kompas.id, pada usianya yang sudah tidak muda lagi, kekritisan Arbi tidak berkurang.

Dalam beberapa kali kesempatan, ia juga tidak pernah segan mengkritik pemerintahan, dan sistem politik saat ini yang dipandangnya belum demokratis.

Pendapatnya itu tidak kalah tajam saat ia bersama kelompok aktivis lainnya bergulat dengan pemerintahan Orde Baru.

Sampai sekarang, buku-buku karya Arbi Sanit menjadi rujukan dan bahan bacaan bagi mahasiswa Departemen Politik UI.

Pandangannya yang tajam di media massa selaku pengamat politik, sekalipun belakangan jarang terdengar, tetapi beberapa di antaranya masih menjadi bahan pemikiran bagi intelektual ilmu politik lainnya, tidak hanya di UI, tetapi di Indonesia.

Baca juga: Robikin Emhas: Arbi Sanit Sosok Berintegritas, Tak Beringsut oleh Godaan dan Ancaman

Arbi, antara lain, mengkritik sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang tidak jelas, dan menimbulkan kekaburan sehingga sistem perwakilan di parlemen itu cukup kuat mendominasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com