Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR Kirimkan Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung Atas Kasus Jerinx

Kompas.com - 25/03/2021, 13:17 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mengirimkan Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung (MA) terkait perkara Kasasi terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, hakim MA mesti teliti dan hati-hati dalam memberi keputusan.

Amicus curiae (friends of the court atau sahabat pengadilan) dalam istilah hukum merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara sehingga memberi opini hukumnya kepada pengadilan.

"Dalam kasus ini IDI yang dikritik dan ditanya oleh Jerinx adalah organisasi berdasarkan keahlian, terlalu jauh dihubungkan dengan golongan penduduk atau dipersamakan dengan sejajar dengan agama, suku, dan ras yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) UU ITE," jelas Erasmus dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Tak Terima Jerinx Dipenjara 10 Bulan, Jaksa Ajukan Kasasi

Ia menyebut hakim MA perlu melihat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan baik pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi.

Erasmus melanjutkan, pembuktian unsur antargolongan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama tidak dipertanggungjawabkan.

Kesalahan tersebut, sambung Erasmus, gagal diperbaiki majelis hakim tingkat banding.

"Ke depan, kasus ini akan menjadi petaka dalam hukum Indonesia," lanjut Erasmus.

Erasmus menerangkan, petaka implementasi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terjadi ketika penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan organisasi profesi dengan suku, agama, dan ras.

Baca juga: Hukuman Jerinx Dipangkas, Jaksa Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Siap Kembali Melawan

"Baik majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding gagal menerapkan hukum secata tetap dan memahami hakikat sebenarnya Pasal 28 Ayat (2) UU ITE untuk melindungi kelompok yang harus dilindungi karena rentan menjadi target diskriminasi berdasarkan suku, agama dan ras (SARA). IDI jelas bukan kelompok yang bisa dilindungi dengan pasal ini," paparnya.

Maka Erasmus berharap hakim MA dapat mengambil keputusan yang tepat tentang kasus tersebut.

Jika tidak, Erasmus khawatir nantinya kritik yang disampaikan oleh masyarakat pada suatu lembaga tertentu akan disandingkan dengan pengertian golongan SARA.

"Majelis hakim kasasi harus sangat berhati-hati meluruskan logika fatalistik ini dan memprebaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Negeri,dan Pengadilan Tinggi tersebut," pungkas Erasmus.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Unggahan Jerinx IDI Kacung WHO Berujung Vonis 1 Tahun 2 Bulan

Sebagai informasi kasus Jerinx bermula dari unggahan di media sosial miliknya yang mengatakan IDI kacung WHO.

Pernyataan Jerinx mengacu pada ketentuan rapid test Covid-19 yang wajib dilakukan untuk seseorang yang akan melahirkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com