DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyetujui 33 rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,Selasa (23/3/2021).

Fraksi Partai Demokrat diwakili Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan menyampaikan catatan bahwa pada prinsipnya mereka mengapresiasi kerja keras Badan Legislasi (Baleg) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pemerintah terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2021.

Dia pun menyadari bahwa tidak semua aspirasi dan harapan keinginan terkait pembahasan RUU pada Prolegnas Tahun 2021 bisa diselesaikan.

"Memandang hal itu, Fraksi Partai Demokrat berpendapat seyogyanya keterbatasan waktu yang hanya kita miliki kurang lebih 7 atau 8 bulan dan dalam situasi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Demokrat Sayangkan RUU Pemilu Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar DPR bisa memilah dan memilih UU prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Beberapa UU tetap urgent untuk mulai didiskusikan dan dibahas di DPR, misalnya UU Pemilu karena kita belajar bahwa Pemilu yang dilakukan bersamaan sangat menguras energi anak bangsa," jelasnya.

Meski demikian, Fraksi Partai Demokrat mendukung secara penuh seluruh undang-undang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang tersebut, seperti RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU tentang Wabah, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU Perubahan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta undang-undang lainnya yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat saat ini.

Baca juga: Sebelum Prolegnas 2021 Disahkan, Baleg Sebut Terima Usulan 61 RUU

"Prinsipnya kami setuju namun fraksi kami mengharapkan agar kita semua bisa memilih dan memilah, karena tidak mungkin 32 undang-undang itu bisa kita selesaikan semua di tahun 2021 ini," tuturnya.

Sbelumnya Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Dia mengatakan, 33 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas merupakan hasil penyesuaian Prolegnas 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan 2020-2024, yang  sudah diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (14/1/2021).

“Kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi dan pendapat pemerintah pada prinsipnya semua menyetujui hasil penyusunan kedua Prolegnas tersebut, dengan beberapa Fraksi memberikan persetujuan dengan catatan," katanya.

Baca juga: Revisi UU ITE, Berawal dari Keresahan Jokowi namun Batal Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Selanjutnya Baleg DPR menyerahkan penetapan Prolegnas tersebut kepada rapat paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian menanyakan pada seluruh anggota dewan yang hadir terkait persetujuan laporan Baleg untuk penetapan Prolegnas RUU 2021.

"Apakah bisa kita setujui?" tanya Dasco dan dijawab “Setuju” Anggota DPR yang hadir secara fisik dan virtual.

Adapun 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang telah disetujui tersebut, di antaranya terdiri dari usulan DPR (21), usulan pemerintah (10), usulan DPD (2).

Baca juga: DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2021, Ada RUU Perlindungan Data Pribadi

Usulan DPR

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (diusulkan bersama pemerintah)

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya